DEFERTILISASI LAHAN INDONESIA SEBAGAI DAMPAK DITERAPKANNYA REVOLUSI HIJAU

DEFERTILISASI LAHAN INDONESIA

SEBAGAI DAMPAK DITERAPKANNYA REVOLUSI HIJAU

MENILIK APLIKASI DAN IMPLIKASI REVOLUSI HIJAU DI INDONESIA

MELALUI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL

Oleh: Wahyu Budi Nugroho

“The Green Revolution in Indonesia delivered more rice

but also brought social and ecological problems…”

(Greg Fanslow)

Pendahuluan

            “Feeding the world’s growing population”, itulah optimisme yang hadir bersamaan dengan diterapkannya Revolusi Hijau di saentaro dunia pada dekade 1960-an. Istilah Revolusi Hijau sendiri untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh William S. Gaud pada tahun 1968—salah seorang staf U.S. Agency for International Development (USAID)—guna merayakan keberhasilan rekayasa varietas gandum dan beras yang disinyalir bakal menggelorakan revolusi pemenuhan kebutuhan pangan seluruh umat manusia di dunia (Hazell, 2003).

            Di Indonesia, konsep Revolusi Hijau yang utamanya dicirikan dengan modernisasi pertanian atau penggunaan teknologi modern dalam kegiatan bercocok tanam semisal pupuk kimia dan pestisida, faktual telah berupaya diterapkan pemerintahan Soekarno melalui “Rencana Kasimo”, namun terbatasnya anggaran negara kala itu menyebabkan rencana tersebut gagal di tengah jalan. Pada perkembangannya, konsep Revolusi Hijau barulah dapat diimplementasikan secara optimal di era pemerintahan Soeharto (Orde Baru), yakni termanifestasikan melalui kian mantapnya program Bimas[1] berikut semboyannya yang terkenal: “Panca Usaha Tani” (Both dan McCawley, 1986: 31-32).      

            Namun demikian, implementasi Revolusi Hijau di era Soeharto tak sekedar menghasilkan efek tonik, melainkan pula efek “toxic”. Hal tersebut setidaknya tampak melalui kejenuhan tanah akibat “pemerkosaan” pupuk pabrik[2] dalam menghasilkan zat hara serta munculnya berbagai hama yang lebih tangguh akibat mutasi yang terjadi dengan pestisida. Di satu sisi, terdapat pula backwash effect yang harus dibayar mahal dalam aspek sosial-ekonomi, yakni ketergantungan masyarakat petani terhadap berbagai komoditas industri pertanian.

            Kiranya, berbagai persoalan di ataslah yang membuat penulis tertarik lebih jauh untuk membahasnya dalam pengkajian terkait, yakni penelaahan terhadap berbagai bentuk aplikasi dan implikasi dari Revolusi Hijau-Indonesia di kemudian hari. Adapun perspektif atau “pisau bedah analisis” yang penulis gunakan dalam pengkajian terkait adalah “konstruksi sosial”.

Sekilas Revolusi Hijau

            Revolusi Hijau untuk pertama kali tercetus di Meksiko ketika pakar agronomi asal Amerika Serikat, Norman Borlaug, berupaya membawa konsep pertanian modern Amerika Serikat ke Meksiko guna merubah konstelasi pangan dan pertanian di negara tersebut: sedari negara pengimpor gandum, menjadi negara pengekspor gandum, setidaknya dalam kurun waktu dua dekade. Tak hanya itu saja, melalui laboratoriumnya yang bertempat di Meksiko dan pendanaan yang diperolehnya melalui Rockefeller Foundation, Borlaug pun berhasil menciptakan varietas baru gandum dan beras.

            Setelahnya, Borlaug tak sekedar mempromosikan varietas baru temuannya, melainkan pula mempromosikan idenya mengenai penggunaan pupuk kimia dan skema irigasi modern. Tak pelak, metode baru dalam bercocok tanam yang diperkenalkannya mampu melipatgandakan panen gandum di Meksiko pada dekade 1960-an. Segera setelahnya, metode Borlaug pun digunakan di Pakistan, Turki, Afghanistan dan berbagai negara dunia lainnya. Guna menghargai jasanya dalam memerangi kelaparan dunia, Borlaug pun diganjar hadiah nobel perdamaian pada tahun 1970 (Whaley, 2010: 44).

            Di sisi lain, keberhasilan Borlaug dinilai banyak kalangan telah menggugurkan tesis Thomas Robert Malthus yang menyatakan bahwa perkembangan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan pertumbuhan persediaan pangan sesuai dengan deret hitung. Namun demikian, perlu diingat bahwa Revolusi Hijau bukanlah sebentuk kemajuan IPTEK yang sama sekali bebas kepentingan, faktual istilah Revolusi Hijau kerap dilawankan dengan istilah “Revolusi Merah” di mana pada dekade 1950-an hingga 1960-an hampir separuh dari rezim di dunia mengatasnamakan diri berpijak di atas nilai-nilai marxisme (Wardaya, 2003: 3).             

Sekilas Konstelasi Pangan Dunia Pra-Revolusi Hijau

Banyak pakar dunia sepakat bahwa dekade 1950-1965 merupakan periode “kegagalan pertanian”. Hal tersebut tampak melalui penurunan signifikan laju pertumbuhan pangan di negara-negara maju dan berkembang. Di Inggris, laju kenaikan hasil padi-padian hanya mencapai 0,2% per tahun, untuk Amerika Serikat laju kenaikan rata-rata hasil padi-padian sekedar mencapai 1,5% per tahun, sedangkan di India laju pertumbuhan produktivitas pangan berkisar 1,6% per tahun. Di sisi lain, Uni Soviet, sebagai negara “superpower” kala itu—era Perang Dingin—kian memupuskan harapan terselamatkannya pangan dunia akibat kegagalan besar panen yang dideritanya (Mubyarto, 1981: 1-4; Brown, 1982: 41).

Aplikasi dan Implikasi Revolusi Hijau di Indonesia

            Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penerapan Revolusi Hijau di era Orde Baru tampak melalui digalakkannya program Bimas berikut Panca Usaha Tani yang antara lain berisi: (1) Penggunaan bibit unggul; (2) Pemupukan; (3) Pemberantasan hama dan penyakit; (4) Pengairan; (5) Perbaikan dalam cara bercocok tanam. Namun demikian, program yang dipelopori para ilmuwan IPB berikut memperoleh dukungan penuh pemerintah tersebut dirasa cukup kaku, kekakuan tersebut tampak melalui keharusan petani untuk menanam tanaman sebagaimana diinstruksikan pemerintah, program Bimas jagung pada tahun 1971 di Yogyakarta menjadi salah satu contohnya (Mubyarto, 1979: 193-194). Tak hanya itu saja, bahkan mereka—para petani—yang tanpa segan menolak instruksi pemerintah, bakal  segera dilabelkan sebagai “PKI” (Fanslow, 2007: 35).

            Berbagai bentuk “pemaksaan” di atas agaknya dilatarbelakangi oleh keyakinan Orde Baru bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berikut terciptanya stabilitas sosial-politik nasional dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat (Revrisond Baswir, 2003: 54). Oleh karenanya, pemerintah pun menggalakkan penggunaan berbagai teknologi pertanian modern guna mendongkrak produktivitas pangan. Terkait hal tersebut, Fanslow (2007) mengatakan, “People who had relied on traditional belief systems and local knowledge to direct their crop management were thrust into the modern world.” [“Orang-orang (para petani) yang telah mengandalkan sistem kepercayaan tradisional dan pengetahuan lokal dalam mengelola pertanian mereka, didorong untuk menggunakan metode pertanian dunia modern.”].                  

            Harus diakui memang, penerapan Panca Usaha Tani mampu meningkatan hampir seluruh produktivitas subsektor dalam sektor pertanian. Tercatat, komoditas kapas mengalami laju peningkatan produksi hingga 126% pada tahun 1974, komoditas beras sebesar 6%, sedangkan palawija dan tanaman holtikultura masing-masing mengalami laju peningkatan sebesar 15%. Bersamaan dengannya, penggunaan pupuk kimia, pestisida berikut alat-alat pengolahan padi pun mengalami laju peningkatan signifikan. Pada tahun 1974, penggunaan pupuk kimia mengalami peningkatan sebesar 3% (339 ribu ton), sedangkan penggunaan pestisida dengan jenis “insektisida” dan “rodentisida” masing-masing mengalami peningkatan sebesar 7% dan 119% dibandingkan tahun 1972. Begitu pula, dalam periode 1973-1974, penggunaan alat pengolahan padi meningkat sebesar 21%, yakni sedari 23.974 buah di tahun 1973, menjadi 28.952 buah di tahun 1974 (Mubyarto, 1979: 192-193).

Sebagaimana kita ketahui, puncak dari berbagai capaian sukses pertanian Indonesia di atas adalah terwujudnya swasembada beras pada tahun 1984-1986. Tercatat, antara tahun 1980-1986 laju peningkatan produksi beras Indonesia rata-rata mencapai 7,1% per tahun. Namun demikian, laju peningkatan tersebut tak berlangsung lama, pasca tahun 1986 produksi beras berangsur-angsur turun, dan pada akhir tahun 1988 pemerintah harus dihadapkan pada pilihan sulit untuk melakukan impor beras dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan domestik (Booth, 1992: 172).

Di satu sisi, perihal lain yang patut menjadi perhatian dalam penerapan Revolusi Hijau di Indonesia adalah berbagai implikasi yang hadir kemudian akibat digunakannya teknologi pertanian modern terutama pupuk kimia (pabrik) dan pestisida. Goeswono Soepardi (2000) mengatakan bahwa penggunaan pupuk pabrik untuk merangsang lahan dalam menghasilkan zat hara secara terus-menerus mengakibatkan terjadinya “kejenuhan lahan”. Hal tersebut kemudian berdampak pada tak optimalnya kemampuan lahan dalam menghasilkan tanaman pangan. Begitu pula, penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama faktual justru mengakibatkan munculnya berbagai hama yang kian tangguh akibat mutasi yang terjadi dengan senyawa kimia. Itulah mengapa, tegas Soepardi, pada Dies Natalis IPB ke-37 tahun 2000, para petani menuntut pertanggungjawaban para intelektual IPB mengingat Revolusi Hijau yang dulu mereka gemborkan justru menyengsarakan nasib mereka saat ini.

Fanslow (2007) dalam penelitiannya di Kota Batu, Malang-Jawa Timur, mengatakan bahwa Revolusi Hijau memang memberikan kelimpahruahan beras bagi bangsa Indonesia, tetapi juga membawa permasalahan sosial dan ekologi di mana hampir empat dekade setelahnya tetap mempengaruhi kehidupan masyarakat—dan hingga kini belum ditemui solusi atasnya. Menurut Fanslow, kasus pencemaran akibat pupuk pabrik dan pestisida di Kota Batu dapat menggambarkan banyak kasus serupa yang terjadi pada berbagai daerah pedesaan lainnya di Pulau Jawa. Dalam penelitiannya, Fanslow menemukan bahwa berkurangnya produktivitas lahan pertanian secara drastis di Kota Batu disebabkan oleh residu pupuk kimia dan pestisida yang mencemari air permukaan. Tak pelak, defertilisasi lahan yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat Kota Batu kini beralih profesi pada industri rumah tangga semisal besi dan baja—aktivitas ekonomi yang justru kian “memperkeruh” tingkat pencemaran lingkungan.            

Mengetahui persoalan di atas, U.S Agency for International Development’s Environmental Service Program membentuk komunitas lokal yang disebut dengan “Fokal Masra” guna mengevaluasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada di Kota Batu. Dalam agendanya, Fokal Masra turut didampingi Yayasan IDEP, NGO lokal yang berbasis di Bali dan bergerak dalam bidang suistainable development. Yayasan IDEP membantu Fokal Masra dalam membangun wastewater garden ‘taman air limbah’ guna melakukan penyulingan air yang tercemar sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dalam aktivitas keseharian masyarakat Kota Batu (Fanslow, 2007: 36).

Terkait penggunaan pestisida, di samping menyebabkan munculnya beragam hama yang kian tangguh, faktual turut membunuh berbagai serangga atau hewan yang dibutuhkan dalam pertanian, semisal cacing untuk menggemburkan tanah. Namun demikian, perihal yang lebih urgen lagi adalah, rusaknya rantai makanan alam akibat turut terbunuhnya hewan predator sehingga memungkinkan terjadinya serangan hama berikut gagal panen yang lebih besar ketimbang sebelumnya (Fanslow, 2007: 37).

Aplikasi dan Implikasi Revolusi Hijau di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial

Sekilas Konstruksi Sosial

            Menurut Pettenger (2007), perspektif konstruksi sosial memiliki dua elemen utama, yakni power ‘kekuatan’ dan knowledge ‘pengetahuan’. Asumsi yang berupaya dibangun perspektif ini adalah, di dalam masyarakat terdapat berbagai kekuatan yang bersifat material ‘kebendaan‘ dan ideational ‘gagasan’ di mana baik keduanya memfasilitasi berikut memberikan energi pada agen dan struktur untuk menjadi mimbar dari proses sosial. Lebih jauh, perspektif konstruksi sosial meyakini bahwa berbagai aktor yang terdapat dalam masyarakat memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk memberikan respon sekaligus stimulan terhadap perubahan sosial. Namun demikian, perlu diingat bahwa setiap tindakan aktor dalam masyarakat tidaklah bebas kepentingan, oleh karenanya aktor dapat bertindak berbeda dalam satu peristiwa yang sama.

            Melalui definisi konstruksi sosial di atas, setidaknya terdapat tiga poin penting yang dapat kita petik: Pertama, perspektif konstruksi sosial menekankan pada faktor material dan ideational; Kedua, memperhatikan eksistensi dualitas agen dan struktur di mana aktor dapat berperan sebagai agen, sedangkan struktur adalah lingkungan sosial yang melingkupi kehidupan para aktor dengan nilai, norma dan discourse ‘wacana’ di dalamnya; Ketiga, perspektif konstruksi sosial menekankan pada proses sosial, yakni bekerjanya aspek material dan ideational di dalamnya. Aspek material menyangkut segala sesuatu yang kasat mata dan dapat ditelisik berbagai indikatornya, sedangkan ideational adalah perihal yang tak kasat mata semisal gagasan atau wacana. Dalam hal ini, baik keduanya dapat ditempatkan dalam hubungan respirokal atau timbal-balik dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Revolusi Hijau-Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial

            Menilik uraian singkat mengenai perspektif konstruksi sosial di atas, kiranya dapat dipetakan secara jelas bahwa terdapat dua aktor utama dalam Revolusi Hijau, yakni pemerintah dan para intelektual IPB. Di satu sisi, aspek material yang terdapat di dalamnya adalah Revolusi Hijau itu sendiri mengingat bentuknya sebagai peristiwa yang kasat mata, bahkan merupakan fenomena global. Melihat berbagai catatan sukses yang telah ditorehkan Revolusi Hijau dunia, kiranya timbul gagasan atau wacana dari pemerintah berikut intelektual untuk menerapkannya pula di tanah air. Di sini, aspek material dari Revolusi Hijau bergeser pada ideational mengingat lahirnya gagasan berikut wacana atasnya. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan pula kemampuan aktor—pemerintah dan intelektual—dalam memberikan respon terhadap peristiwa (realitas) yang terjadi di hadapannya. Tak pelak, keduanya pun dapat ditempatkan sebagai “agen” mengingat keterwakilan identitas yang diusungnya masing-masing: “pemerintah dan kaum intelektual”.

            Dalam upaya mewacanakan Revolusi Hijau di Indonesia, baik pemerintah maupun kaum intelektual dapat menyampaikan seabrek perihal positif yang termuat di dalamnya pada masyarakat petani, meskipun berbagai “kepentingan terselebung” syarat ditemui pula di dalamnya. Sebagai misal, pemerintah dan kaum intelektual dapat mengatakan betapa Revolusi Hijau dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang dengan demikian bakal berimplikasi positif terhadap kesejahteraan petani, pun Revolusi Hijau yang ditasbihkan sebagai usaha bersama mengatasi kelaparan yang oleh karenanya merupakan sebentuk “usaha mulia”. Melalui hal tersebut, Revolusi Hijau kembali menemui bentuknya sebagai perihal material mengingat eksistensinya yang terbingkai (baca: terlegitimasi) secara apik oleh nilai dan norma sosial (struktur sosial), yakni sebentuk usaha guna mencapai bonum publikum ‘kebahagiaan bersama’[3]. Lebih jauh, transformasi pertanian yang terjadi di Indonesia pasca penerapan Revolusi Hijau baik dari segi kuantitas teknologi modern yang digunakan dalam bercocok tanam maupun panen yang dihasilkan, faktual menunjukkan kemampuan aktor dalam memberikan stimulan terhadap lingkungannya, yakni mendorong terciptanya perubahan sosial.

            Namun demikian, apabila kita berupaya mencermati lebih dalam serangkaian wacana mengenai Revolusi Hijau yang dilontarkan pemerintah, maka ditemui bahwa ianya begitu kental dengan muatan klaim atas “kemajuan”. Seolah, pemerintah hendak mengatakan bahwa kini konsep pertanian tradisional “tidak baik”, sedang konsep pertanian modernlah yang baik. Tak hanya itu saja, pemerintah pun menyodorkan serangkaian fakta mengenai catatan keberhasilan Revolusi Hijau dunia guna memperkuat argumennya. Tak pelak, hal tersebut menunjukkan karakteristik wacana sebagaimana ungkap Wiener (1981), yakni pengguliran isu dengan memperlihatkan kebenaran berikut membangun dukungan. Di sisi lain, turut berpartisipasinya para ilmuwan IPB dalam program Revolusi Hijau-Indonesia dapat ditempatkan sebagai pelegitimasi atas wacana yang dilontarkan pemerintah—ditemuinya “persetujuan” kaum intelektual.

            Lebih jauh, penelaahan atas Revolusi Hijau patut dilayangkan pula pada berbagai muatan tersembunyi atau kepentingan terselubung yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemerintah menyajikan rentetan perihal positif akan penerapannya di tanah air, namun sebagaimana ungkap Mubyarto, penggunaan pupuk kimia, pestisida dan teknologi pertanian modern secara berlebih sama artinya dengan diperlukannya modal lebih guna membiayainya, dan hal tersebut menyebabkan tak terhindarkannya pinjaman luar negeri (hutang) oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik pemerintahan Orde Baru yang kental dengan praktek korupsi memungkinkan sebagian dari pinjaman tersebut sekedar menjadi “proyek rente” dari segelintir elit pemerintahan.[4] Begitu pula, ditemuinya kepentingan terselubung pihak asing guna menguasai perekonomian Indonesia, sebagaimana ucap Revrisond Baswir (2003) bahwa saat ini perusahaan penyelia teknologi pertanian modern asal Jepang, Sygenta dan Magenta menguasai (baca: memonopoli) pasar komoditas pertanian di Indonesia, sedang para petani pribumi telah dibuat demikian tergantung olehnya akibat penerapan Revolusi Hijau beberapa dekade lalu.

            Ditilik melalui aspek kepentingan politis, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat merupakan modal bagi pemerintah guna membangun kepercayaan rakyat berikut menciptakan stabilitas sosial-politik nasional—termasuk menghalau gelora “Revolusi Merah” di tanah air. Di satu sisi, kepentingan asing pun dapat pula bermain di dalamnya, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai “lumbung pangan” dari berbagai negara maju yang mendukung penerapan Revolusi Hijau. Hal terkait kiranya senada dengan keyakinan para teoretisi sistem dunia semisal Immanuel Wallerstein, Arghiri Emmanuel dan Samir Amin bahwa negara berkuasa berupaya mempertahankan pola hubungan kolonial dengan negara pinggiran di mana nilai lebih dari negara-negara pinggiran yang ditempatkan sebagai penghasil komoditas pangan, dapat tersedot sedemikian rupa oleh negara-negara berkuasa dengan corak produksi teknologi modern—komoditas elektronik. Esensi dari kesemua hal tersebut adalah pertukaran yang tak seimbang antara negara berkuasa dengan negara pinggiran (Setiawan, 1999: 74-75).

            Menilik berbagai muatan terselubung dari Revolusi Hijau di atas, kiranya dapat pula dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan manipulasi nilai dan norma sosial guna meluluskan berbagai kepentingannya pada masyarakat petani. Dengan kata lain, seolah pemerintah berbicara mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat petani, namun sesungguhnya sekedar mewakili kepentingannya sendiri. Tak pelak, hal tersebut turut mencirikan salah satu karakteristik dari wacana, yakni manipulasi nilai dan norma sosial.

            Lebih jauh, berbagai dampak negatif dari penerapan Revolusi Hijau-Indonesia yang hadir kemudian menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun konstruksi (pandangan) masyarakat bahwa alam adalah perihal taken for granted yang dengan demikian bebas dimanipulasi ataupun direkayasa demi alasan “kebaikan umat manusia”. Hal tersebutlah yang kemudian berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan—defertilisasi lahan pertanian—akibat penerapan teknologi rekayasa modern dalam Revolusi Hijau. Menurut Herbert Marcuse (dalam Agger, 2006: 175-179), eksploitasi secara semena-mena yang dilakukan manusia terhadap alam disebabkan oleh konstruksi yang sekedar menempatkan alam sebagai other ‘liyan’ atau obyek semata. Bagi Marcuse, upaya “penyelamatan” atas alam hanya dapat dilakukan dengan menempatkannya sebagai subyek layaknya manusia.

Kesimpulan dan Penutup

            Melalui berbagai uraian singkat di atas, kiranya dapat ditelisik secara ekplisit bahwa perspektif konstruksi sosial dalam menelaah aplikasi berikut implikasi dari konsep Revolusi Hijau di Indonesia menunjukkan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang termuat di dalamnya. Beberapa di antaranya seperti masuknya modal asing ke tanah air serta upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas sosial-politik nasional. Dalam perspektif hubungan internasional, Revolusi Hijau dapat ditempatkan sebagai upaya asing guna mempengaruhi perekonomian Indonesia berikut menjadikan tanah air sebagai “lumbung pangan” negara-negara maju. Pada ranah yang berlainan, defertilisasi lahan sebagai dampak negatif diterapkannya Revolusi Hijau menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun konstruksi masyarakat bahwa alam merupakan perihal yang bebas dieksploitasi berikut dimanipulasi demi kebaikan manusia.

*****

Referensi:

Buku

   §  Agger, Ben, 2006, Teori Sosial Kritis, Kreasi Wacana.

   §  Baswir, Revrisond, 2002, Pembangunan Tanpa Perasaan, Elsam.

   §  Booth, Anne, dan McCawley, Peter, 1986, Ekonomi Orde Baru, LP3ES.

   §  Booth, Anne, 1992, The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era, Oxford University Press.

   §  Mubyarto, 1979, Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES.

   §  Mubyarto, 1981, Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia, Gramedia.

   §  Setiawan, Bonnie, 1999, Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar.

   §  Wardaya, Baskara T, 2003, Marx Muda, Buku Baik.

Jurnal

• Hazell, Peter B.R, 2003, Green Revolution, Curse or Blessing?: IFPRI, http://www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/ib/ib11.pdf diakses pada tanggal 12 November 2011.
• Fanslow, Greg, 2007, Prosperity, Pollution, and The Green Revolution, Rice Today, January-March, pp. 34-39.

§  Whaley, Floyd, 2010, Digging into the Green Revolution, Development Asia, April-June, pp. 44-45.  

Artikel

  §  Soepardi, Goeswono, 2000, Revolusi Hijau Mengecewakan Petani?, Kompas 16 Oktober 2000.

           

                              

---

[1] Program Bimas atau “Bimbingan Massal” telah ditemui semenjak era Soekarno, namun baru memiliki kelembagaan yang mantap di era Soeharto, yakni dengan partisipasi aktif para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia—kemudian berubah nama menjadi Institut Pertanian Bogor.   

[2] Seperti urea, TS, ZA, NPK, Ponska dan lain sebagainya.

[3] Istilah yang digunakan Aristoteles guna menunjukkan tujuan negara dan masyarakat.

[4] Sebagai misal kasus raibnya APBN hingga mencapai angka 30% di era Orde Baru.