"To revolt today, means to revolt against war..." [Albert Camus]

Blog ini berisi working paper, publikasi penelitian, resume berikut review eksemplar terkait studi ilmu-ilmu sosial & humaniora, khususnya disiplin sosiologi, yang dilakukan oleh Wahyu Budi Nugroho [S.Sos., M.A]. Menjadi harapan tersendiri kiranya, agar khalayak yang memiliki minat terhadap studi ilmu-ilmu sosial & humaniora dapat memanfaatkan berbagai hasil kajian dalam blog ini dengan baik, bijak, dan bertanggung jawab.


Selasa, 25 Maret 2014

Gelandangan

GELANDANGAN


Wahyu Budi Nugroho, S.Sos., M.A

“But I think what’s worse is the amount of people who completely ignore me,
they just walk on by as though I don’t exist.”
(An interview with homeless man by Larkin, 1995)

            Gelandangan atau tunawisma adalah sebuah kategori sosial bagi mereka yang hidupnya demikian miskin, tak memiliki rumah serta pekerjaan, berikut hidup menggelandang di jalanan (Finnerty, 2008: 1; Kashgegian, 2008: 1). Umumnya, mereka dapat ditemui di pinggiran trotoar, emperan toko, serta berbagai tempat fasilitas umum layaknya taman kota, alun-alun, bahkan terminal hingga stasiun. Tegas dan jelasnya, gelandangan adalah mereka yang menghabiskan keseharian hidupnya di jalanan (di luar rumah) karena tak memiliki tempat berteduh dan menetap yang permanen. Berbagai kondisi yang dialami gelandangan tersebut menyebabkan Margaret Kennedy (2012: 95) menyebut fenomena terkait sebagai bentuk kemiskinan dan eksklusi sosial terekstrim dewasa ini. Mereka—gelandangan—menempati status sosial terendah dalam masyarakat, “The homeless have been described as the bilges[1] of our society” [“Gelandangan diibaratkan sebagai mereka yang menempati posisi terendah dalam masyarakat kita”], ungkap Sanford (dalam Farrington & Robinson, 1999: 176).
            Di samping dilingkupi serba kekurangan berikut kerentanan hidup, terlebih stigma negatif yang mereka terima dari masyarakat, faktual hukum formal yang seyogyanya melindungi kaum gelandangan justru bertindak sebaliknya. Di Kanada misalkan, sekelompok aktivis yang memiliki keprihatinan lebih terhadap nasib anak dan pemuda gelandangan yang tergabung dalam organisasi nonpemerintah Canadian Foundation for Children, Youth and the Law serta Canadian Homelessness Research Network, belakangan menggugat undang-undang cetusan pemerintah setempat, The Ontario Safe Streets Act (SSA) yang beresensikan pada kriminalisasi gelandangan di jalanan kota Ontario. Alasan utama pemerintah setempat mencetuskan undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat luas. Selama ini, gelandangan lekat diasosiasikan dengan berbagai bentuk tindak kriminal, begitu pula, mereka kerap kali dianggap mendistorsi ruang publik, semisal tidur atau meminta-minta di trotoar, taman kota atau toilet umum sehingga dinilai mengganggu kenyamanan bersama. Adapun sanksi yang dikenakan pada gelandangan yang terbukti melanggar aturan layaknya larangan tidur atau meminta-minta di tempat umum adalah penangkapan, kurungan hingga sanksi penjara. Tak hanya itu saja, CCTV sensorik pun turut dipasang di berbagai sudut ruang publik kota Ontario guna membatasi ruang gerak mereka (O’Grady, Gaetz & Buccieri, 2011: 7-11, 21-22).
Di Indonesia sendiri, meskipun telah termaktub jelas dalam konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, namun kenyataannya tidaklah demikian. Di Yogyakarta misalkan, kota yang sempat populer dengan julukan “surganya gelandangan”, faktual Satpol PP setempat pun mengakui bahwa bilamana terjadi razia masif besar pada gelandangan, maka serangkaian pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Hendak diapakan mereka?; Siapkah panti sosial menerima mereka?; Siapkah badan keuangan daerah menyantuni dan mengembalikan mereka ke tempat asalnya?; Apakah lapangan pekerjaan sudah disiapkan?; Apakah rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan sanggup menampung mereka? (Priandono, 2010). Kenyataannya, serangkaian pertanyaan di atas belumlah terjawab jua hingga kini.
Disadari atau tidak, ketidaksiapan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani permasalahan gelandangan di tanah air sekedar memperparah penderitaan kaum papa tersebut. Bagaimana tidak, kerap kali razia yang pemerintah lancarkan pada mereka hanyalah ber-ekses pada pendataan, dan bukannya pemeliharaan berikut perlindungan secara berkelanjutan. Dapatlah ditilik bahwa apa yang dilakukan pemerintah tersebut lebih mengesankan pada tindakan “lepas-tangkap” yang sama sekali tak bernilai guna serta tak menyelesaikan persoalan, melainkan sekedar memunculkan dan melipatgandakan perasaan teror pada gelandangan. Hal tersebut sudah tentu mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan.
Di satu sisi, apabila kita mencermati undang-undang cetusan pemerintah pusat maupun daerah mengenai penanggulangan (baca: pelarangan) gelandangan, maka ditemui bahwa definisi atasnya demikian mendeskriditkan kaum tersebut. Dikatakan bahwa, “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, serta mengembara di tempat umum”. Kiranya, perlu digarisbawahi kalimat, “…orang-orang yang hidup dalam keadaaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak…”, persoalannya adalah, apakah kategori yang mereka—gelandangan—pikul disebabkan oleh keinginan atau kesalahannya semata. Apabila kita menilik uraian Revrisond Baswir (2003: 18-19) perihal tiga faktor penyebab kemiskinan, antara lain struktural, kultural ataukah natural, maka kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan oleh faktor struktural, yakni akibat kesalahan kebijakan pemerintah.
Terlepas dari berbagai stigma negatif mengenai kaum gelandangan di atas, argumen berseberangan yang kiranya cukup menarik hadir melalui para aktivis pembela hak-hak gelandangan di Kanada. Menurut mereka, justru para gelandangan lah yang menuai ancaman tindak kriminal berikut ketidaknyamanan yang jauh lebih besar ketimbang masyarakat luas (O’Grady, Gaetz & Buccieri, 2011: 22-23)—mereka yang memiliki tempat tinggal tetap (rumah). Sebagaimana kita ketahui, kehidupan jalanan merupakan kehidupan yang keras di mana hukum rimba berlaku di dalamnya: siapa yang kuat, dia menang. Hal tersebut diperparah dengan ketidakacuhan aparat penegak hukum yang memang telah bersandar pada undang-undang yang bernuansakan kontra kaum gelandangan. Berikut adalah petikan wawancara Larkin (dalam Farrington & Robinson, 1999: 176) dengan salah seorang gelandangan ihwal ancaman tindak kriminal berikut ketidaknyamanan yang dituainya selama hidup di jalanan,

“I hate the attitudes of some people who look down on me as if I am scum. I’ve had beer thrown at me … I woke up one morning and found that someone had pissed on me while I was asleep … But I think what’s worse is the amount of people who completely ignore me, they just walk on by as though I don’t exist.”

[“Aku membenci tingkah laku orang-orang yang melihat ke bawah ke arahku seolah aku ini sampah. Aku pernah dilempar botol bir … Aku pernah bangun di suatu pagi dan mendapati seseorang telah mengencingiku ketika aku tertidur … Tapi kupikir yang terburuk dari semuanya adalah menyaksikan banyaknya orang-orang yang tak menghiraukanku, mereka berjalan begitu saja seolah aku ini tak ada.”]

            Layaknya hal di atas, hanya saja jauh lebih ekstrim, beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2010, terdapat seorang gelandangan di jalanan kota New York yang dibiarkan sekarat bersimbah darah selama hampir dua jam dan akhirnya meregang nyawa. Gelandangan tersebut ditikam pisau berulang kali akibat menolong seorang gadis yang hendak dirampok. Baik sang gadis maupun si perampok melarikan diri kemudian. Mirisnya lagi, CCTV di tempat kejadian menunjukkan puluhan orang melintas dan menyaksikan pemandangan tersebut namun mereka sama sekali tak berbuat apapun, bahkan ada seorang pejalan kaki yang dengan sengaja mengambil gambar gelandangan tersebut melalui kamera ponsel, terdapat pula seorang pejalan kaki yang mengguncang-guncang tubuh gelandangan tersebut, namun pada akhirnya ia pun turut berlalu begitu saja (Hutapea, 2010).  
            Di Indonesia sendiri, tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum gelandangan kerap kita saksikan dalam banyak pemberitaan media cetak maupun elektronik. Umumnya, tindak kekerasan dan kriminalisasi atasnya dilakukan oleh sesamanya, orang lain atau aparat yang berwenang. Kiranya, hampir di setiap pemberitaan media massa mengenai razia gelandangan yang digelar aparat menampilkan berbagai adegan layaknya pengejaran, pemaksaan, pemukulan dan bebagai bentuk adegan kekerasan lainnya.     
            Namun demikian, menilik berbagai stigma negatif berikut pahit-getir kehidupan kaum gelandangan sebagaimana telah diuraikan di atas, satu hal yang kiranya kerap luput dari pandangan kita ialah sisi positif dari kaum papa tersebut berupa keberanian dan ketegaran diri mereka untuk tetap terus menjalani hidup. Apabila mereka menghendaki, seketika itu juga mereka dapat mengakhiri hidupnya (baca: bunuh diri), namun kenyataannya tidaklah demikian. Agaknya, terbersit sebuah tanya pada diri kita: Bagaimana mereka memaknai hidup?.
Di sisi lain, sering kita saksikan banyak individu yang dengan mudahnya mengakhiri hidup sementara taraf kehidupan mereka jauh lebih baik dan lebih mapan ketimbang gelandangan di pinggiran jalan. Aksi bunuh diri yang dilakukan seorang pegawai ditjen pajak beberapa tempo lalu misalnya, ditinjau dari segi kerentanan hidup, gelandangan di pinggiran jalan sudah tentu menghadapi dimensi kerentanan hidup yang jauh lebih besar ketimbang pegawai di atas. Begitu pula, maraknya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh persoalan asmara dewasa ini (Pertiwi, 2011). Tegas dan jelasnya, mereka-gelandangan; sekedar hidup untuk hari ini, tanpa masa depan, tanpa akses, tanpa uang, berikut tanpa teman serta sanak-famili di sekelilingnya.



[1] Dalam bahasa Indonesia, kata bilges dapat diartikan dengan: lambung; bagian dasar dari kapal; air kotor yang tergenang di dasar kapal.  

Minggu, 23 Februari 2014

TAUBATNYA BANDIT EKONOMI

Jangan remehkan kata “tidak”; sekecil-kecilnya, bahkan lewat gestur sekalipun. Ketika Anda memilih, Anda memilih untuk banyak orang, hanya saja; sering kali Anda tak menyadarinya…

TAUBATNYA BANDIT EKONOMI*


Oleh: Wahyu Budi Nugroho

“Indonesia akan menjadi korban pertama saya…” [John Perkins]

Itu, si Perkins telah lama berprofesi sebagai makelar yang menghubungkan negara-negara dunia ketiga dengan negara maju. Profesinya memang unik, jarang; kerap dijuluk sebagai “bandit ekonomi”. Tugasnya membuat laporan semu pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, bolehlah dikata; dia tulis pertumbuhan ekonomi 8% Indonesia di era Soeharto pakai mata tertutup. Tugas penting Perkins lainnya adalah membuat dan menawarkan proposal bantuan ekonomi pada para petinggi negara dunia ketiga, proposal ini, kalau boleh dikata secara gamblang, adalah “jebakan hutang”. Maka dari itu, para bandit bungah nian kalau-kalau negara dunia ketiga kena bencana atau musibah. Bagi mereka, itu celah yang teramat lunak tuk memasukkan proposal hutang. Tak jarang pula, bandit-bandit ekonomi layaknya Perkins bermain dalam perdagangan senjata, pun ekspor-impor komoditas pangan.

Eits, jangan samakan bandit ekonomi dengan bandit sosial. Keduanya sama-sama pakai kata “bandit”, tapi beda di “hati” dan tindak-tanduk. Kalau You baca kajian Eric J. Hobsbawm tentang Social Bandit, itu mirip-mirip Robin Hood; merampok harta orang-orang kaya tuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan, baik proletar maupun lumpen-proletariat. Jadi please, jangan samakan bandit ekonomi dengan bandit sosial; bandit sosial adalah para rampok dan begal terhormat.

SUATU KALI, saat berada di Mami Kota, Perkins berjalan-jalan—on foot—melihat sikon sekitar hotel berbintang tempatnya menginap, waktu itu udara Jakarta belum seakut sekarang. Tak jauh dari tempatnya melangkah, di samping kiri jalan, tampak terpal lusuh dan telah sobek di banyak bagian sengaja dibangun menyerupai tempat berteduh—jauh dari bentuk gubuk. Perkins terusik melihat ihwal di dalamnya. Ia melangkah mendekat, terus, dan terus; dan … didapatinya seorang wanita tua berambut putih kusut mengenakan pakaian compang-camping tengah bernaung.

Terganggu oleh ketubuhan Perkins yang hadir, wanita tua itu melancarkan tatapan garang, seakan kuat menolak menjadi “obyek tontonan” si pria bule. Perkins ajeg mematung, diamatinya terus wanita tua itu sambil dipikirnya sesuatu; sesuatu, sesuatu... Tak dinyana, sekonyong-konyong, wanita tua itu meludah ke arahnya; barulah Perkins terhenyak dan pergi menjauhinya.

Perkins sadar, getirnya kehidupan wanita tua-gelandangan itu, juga tak terhitungnya jumlah gembel-gelandangan di Indonesia, tak lepas dari ulahnya; profesinya sebagai bandit ekonomi. Bertopengkan pembangunan-isme, trickle down effect, dan berbagai jargon sakral neolib lainnya; bangsa wanita tua itu digiring memasuki jurang indeks gini yang kian curam.

Perkins insyaf, akibat liur-ludah wanita tua itu.

Sementara, si wanita tua sama sekali tak tahu-menahu, jika liur-ludahnya yang tak seberapa itu, menyadarkan bandit ekonomi pembawa sengsara ratusan juta rakyat Indonesia.

Hanya karena ludah.
Cuma ludah.

-----

*Tulisan ini didedikasikan spesial untuk Dr. Dwi Condro, ekonom STEI-Hamfara, Yogyakarta.

Bacaan;
Baswir, Revrisond, 2003, Pembangunan tanpa Perasaan, ELSAM.
Perkins, John, 2007, Pengakuan Bandit Ekonomi, Ufuk Press.
Slatta, Richard W., 2004, Eric J. Hobsbawm’s Social Bandit: A Critique & Revision, A Contracorriente: Journal on Social History and Literature in Latin America, 2004, pp. 22-30. 

Sabtu, 22 Februari 2014

Globalisasi

Globalisasi


Oleh: Wahyu Budi Nugroho, S.Sos., M.A.

            Begitu banyak definisi mengenai istilah “globalisasi” yang telah dicetuskan para pakar. Setidaknya, Giddens (2009: 84-85) mendefinisikan globalisasi sebagai, “…intensifikasi relasi sosial sedunia yang menghubungkan berbagai lokalitas saling berjauhan sehingga sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jauhnya, dan begitu pula sebaliknya”. Ia memisalkannya dengan kemajuan yang terjadi di kota-kota Singapura berikut keterbelakangan di sebuah kawasan Pittsburgh yang tak lepas dari hubungannya dengan dunia global. Giddens (2002: 32-38) turut memisalkannya pula dengan sebuah kebijakan yang tercetus di salah satu “bilik kecil” Eropa dapat berdampak luas pada berbagai daerah pedalaman Afrika, Amerika Latin atau Asia. Tak pelak, penjelasan Giddens mengenai globalisasi di atas menyiratkan terjadinya proses “pemadatan ruang dan waktu”, dengan kata lain, seolah kedua hal tersebut—ruang dan waktu—tak lagi menjadi relevan di era globalisasi.
            Sardar dan Loon (2001: 162-163) mengidentifikasi tiga momentum utama penyebab lahirnya globalisasi: Pertama, menguatnya gelombang ekonomi liberal akibat kejatuhan komunisme-dunia menyebabkan ketiadaan batas-batas pasar, modal semakin dapat bergerak bebas dari satu negara ke negara lainnya, pun begitu pula halnya dengan berbagai korporasi multinasional; Kedua, penerimaan luas masyarakat dunia—dari Eropa Timur hingga Afrika—akan konsepsi demokrasi liberal dan beragam asosiasi simbolisnya semisal hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan lain sebagainya; Ketiga, kecenderungan diterimanya tren budaya Barat—terutama budaya pop—yang disuntikkan oleh berbagai agennya seperti Hollywood, MTV, CNN, BBC, dan lain sejenisnya. Serangkaian hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan kekuasaan negara kian lemah, batas-batas teritorial, hukum, serta regulasi menjadi demikian sulit untuk ditegakkan.

Gelombang Radikalisme-Islam vis-à-vis Demokratisasi di Era Globalisasi

Gelombang Radikalisme-Islam vis-à-vis Demokratisasi
di Era Globalisasi


Oleh: Wahyu Budi Nugroho, S.Sos., M.A.

Penyebaran Fatwa Osama bin Laden Via Media Massa Elektronik
            Pascatragedi 11 September 2001, Osama bin Laden menyerukan fatwa kepada seluruh muslim dunia untuk memerangi Amerika Serikat beserta simbol-simbolnya dimanapun mereka berada (Abimayu, 2005: 37), kiranya fatwa tersebutlah yang kemudian menyebabkan aksi terorisme di berbagai belahan dunia kian masif, terutama di Indonesia. Berikut catatan khusus mengenai serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia pascaperistiwa 11 September 2011 (Ikhwan, 2010: 64).

Year
Date
Boom Attacks
Victims
Suspected/Prosecuted
2001
23 Sep
Plaza Atrium Senen
6 injured


12 Oct
KFC in Makassar
None


6 Nov
Australian International School
None

2002
1 Jan
New Year Night
1 deaths
1 injured


12 Oct
Bali (1st)
202 deaths
300 injured
Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, dan Ali Gufron (Ali Imron divonis hukuman seumur hidup, tiga lainnya divonis hukuman mati).

5 Dec
McDonalds in Makassar
3 deaths
11 injured

2003
3 Feb
Central Police Office
None


27 Apr
Soekarno Hatta International Airport
2 deaths
8 injured


5 Aug
J.W Marriott (1st)
11 deaths
152 injured

2004
10 Jan
Palopo,
4 deaths


9 Sep
Australian Embassy
5 deaths
100 injured


12 Dec
Immanuel Church in Palu
None

2005
21 Mar
Ambon
None


28 May
Tentena
22 death


8 Jun
Pamulang,
None


1 Oct
Bali (second)
22 deaths
102 injured


31 Dec
Traditional market in Palu,
8 deaths
45 injured

2009
17 Jul
J.W Marriott & Ritz Carlton



            Menilik serangkaian catatan teror di atas, kiranya cukup sulit dibayangkan bilamana berbagai aksi teror tersebut sama sekali tak berhubungan dengan konstelasi dunia internasional. Dalam hal ini, saling keterkaitan tersebut dapat dibuktikan dengan fatwa Osama bin Laden untuk memerangi simbol-simbol Amerika Serikat dimanapun berada, dengan berbagai tempat yang menjadi sasaran aksi teror.

            Apabila penelaahan lebih seksama dilakukan, maka dapatlah dilihat bahwa Plaza Atrium Senen merupakan simbol budaya hedonisme dan konsumerime masyarakat Amerika Serikat berikut Barat—American dreams. Di sisi lain, baik KFC, McDonalds, J.W Marriot dan Ritz Carlton secara tegas dan jelas menunjukkan eksistensinya sebagai simbol-simbol kapitalisme-Amerika Serikat. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana hal di atas menjadi mungkin, sedang wilayah Afghanistan dengan Indonesia terpisahkan beribu-ribu mil jauhnya, dan sebagaimana kita ketahui bersama, jawabannya terletak pada kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan ter-tranmisi-nya beragam informasi dari belahan dunia lain secara cepat.

            Bisa jadi, komunikasi yang terjalin antara kelompok radikal-Islam di Afghanistan dengan Indonesia berlangsung secara tertutup melalui simbol-simbol yang sekedar diketahui kedua belah pihak. Namun, hal tersebut turut dimungkinkan pula oleh berbagai siaran berita media massa elektronik yang secara tak langsung justru menyampaikan (menginformasikan) fatwa yang didengungkan Osama. Dalam hal ini, berbagai media massa elektronik mengklaim bahwa penyampaian informasi yang mereka lakukan bersifat netral dan berimbang, namun sebagaimana ungkap Iean Ang bahwa audiens bukanlah “subyek-subyek yang kosong”, dalam arti, telah ditemuinya serangkaian nilai, norma berikut pola pikir tersendiri dari audiens yang memungkinkannya menafsirkan segala informasi yang datang secara otonom (Nugroho, 2004: 108). Bisa jadi, sebagian audiens menerima informasi perihal fatwa Osama secara netral, namun tak menutup kemungkinan pula hal tersebut menjadi sebentuk persuasi tersendiri bagi sebagian yang lain. Ini bisa jadi disebabkan oleh informasi yang diterimanya justru kian meneguhkan ideologi yang dianutnya, atau justru menginformasikan bahwa “kolega-koleganya” nan jauh di sana telah menyatakan sikap tertentu sehingga ia syarat mengikutinya.

            Lebih jauh, dimensi globalisasi yang demikian kentara pula di dalamnya tampak melalui naiknya pamor berikut popularitas Osama bin Laden secara drastis di negeri-negeri muslim, terutama Indonesia. Akibat beragam informasi yang diterima masyarakat negeri-negeri muslim melalui citra satelit, sosok Osama kemudian menjadi simbol perlawanan atas hagemoni Amerika Serikat bagi umat muslim di saentaro dunia. Tak hanya sampai di situ, berbagai aksesoris mengenainya pun semisal kaos, poster berikut berbagai film dokumenter yang mengulas perjalanan jihadnya pun tiba-tiba banyak ditemui di negeri-negeri muslim, terutama Indonesia.

            Pada ranah yang berlainan, “efek Osama” di atas turut mempengaruhi berbagai kalangan yang kontra terhadapnya. Di Indonesia misalnya, pascatragedi September Kelabu banyak seminar-seminar yang digelar untuk mengulas berikut menanggulangi menyebarnya “efek Osama” di tanah air. Umumnya, berbagai seminar tersebut digelar oleh kalangan Islam-revivalis, liberal, berikut Islam-radikal nir-Kekerasan. Begitu pula, apa yang lebih penting lagi adalah “latahnya” pemerintah Indonesia yang segera menyusun Perpu No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kemudian disusul oleh Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang penunjukan instansi pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi teorisme di mana kemudian melejitkan nama Densus 88 Antiteror (Abimayu, 2005: 136 & 224).

Imam Samudera dan Fenomena “Aku Melawan Teroris!”
            Pada tahun 2004, publik tanah air dikejutkan dengan terbitnya buku karangan Imam Samudra (Abdul Aziz) yang berjudul, Aku Melawan Teroris!. Buku tersebut berisi berbagai tulisan Imam Samudra kala mendekam di penjara (rutan) Provost Polda Bali yang antara lain berisi; autobiografi singkatnya semasa kecil hingga remaja, perkenalannya dengan pemikiran Islam garis keras, manfestasi politiknya mengenai Bom Bali yang dilakukannya bersama “kawan-kawan seperjuangan”, berikut berbagai catatan kecilnya selama mendekam di rutan. Tak pelak, buku yang diterbitkan oleh Jazera tersebut (Solo) dinilai demikian provokatif dan kontroversial oleh banyak pihak sehingga dihentikan peredarannya (baca: dibreidel) pascatiga bulan peluncuran perdananya.

            Memang, bagian terpenting dari karya Samudra di atas terletak pada manifesto politiknya mengenai “jihad” Bom Bali yang berisi serangkaian pembenarannya atas aksi teror yang ia lakukan. Di sini, pengkajian takkan difokuskan pada berbagai manifestasi politik tersebut, melainkan lebih pada unsur-unsur intrinstik yang tersembunyi berikut tak menjadi tema inti dalam penulisan buku terkait, yakni lebih pada catatan pengalaman Imam Samudra akan persentuhannya dengan “bacaan-bacaan asing” serta dunia maya (internet) yang sedikit-banyak mempengaruhi pola pikir berikut tindakannya.

            Dalam tulisannya mengenai masa muda, tepatnya ketika Imam Samudra duduk di bangku SMP, ia menceritakan perkenalannya dengan tulisan Dr. Abdullah Azzam, pelopor lahirnya organisasi Al-Qaeda di Afghanistan, yang berjudul Tanda-tanda Kekuasaan Allah dalam Jihad di Afghanistan. Samudra (2004: 41) mengekspresikan kekagumannya pada buku tersebut dengan menuliskannya sebagai berikut,

“Mereka yang sempat membaca buku itu, Insya Allah, akan tergerak hatinya untuk berjihad mengangkat senjata ke Afghanistan. Tapi waktu itu umurku masih 16 tahun, baru bisa membayangkan, menghayati, dan kemudian melamun.”

            Melalui pernyataan Samudra di atas, kiranya dapat ditilik betapa pembacaannya pada buku karya Dr. Abdullah Azzam membentuk pola pikirnya di kemudian hari. Kiranya, hanya mekanisme globalisasi-lah yang dapat menghantarkan buku berbahasa asing tulis seorang tokoh nan jauh di sana dapat tercetak berikut terpublikasi secara luas di tanah air hingga akhirnya sampai di tangan Samudra kecil. Di dalamnya terdapat serangkaian proses semisal perpindahan naskah, alih bahasa dan berbagai prosedur teknis lainnya yang mencirikan salah satu karakteristik utama era globalisasi, yakni “perpindahan arus barang secara cepat” berikut inrelevansi dimensi ruang dan waktu.

            Pada kesempatan yang lain, Samudra (2004: 100) menceritakan aktivitasnya dalam dunia maya sebagai berikut,

“Saat aku surfing dalam lautan internet, kutemukan gambar bayi-bayi Afghanistan tanpa kepala dan tangan. Mereka dibombardir pasukan salib Amerika dan sekutunya dengan sangat-sangat brutal pada Ramadhan 2001. Itu saja telah menghambat aktivitasku.”

            Hal di atas kiranya jelas menunjukkan relasi antara afeksi pada diri Imam Samudra yang disebabkan oleh salah satu instrumen globalisasi: internet. Di sisi lain, hal terkait turut menunjukkan bahwa internet dapat pula menjadi media ampuh guna menyebarkan semangat radikalisme-Islam. Sebagaimana gambar-gambar yang ditunjukkan Samudra, agaknya hal tersebut mampu mengeksploitasi batin dan pola pikir mereka yang melihatnya sehingga merasa “terpanggil” untuk melakukan jihad. Menyitir ungkap Gramsci bahwa dalam setiap praktek hagemoni selalu terdapat ruang untuk melakukan counter hagemoni, faktual dunia maya tak sekedar berisi hal-hal yang berisfat anti-Transendensi, liberal, pragmatis berikut kosmopolitan, tetapi juga dapat berisi berbagai hal yang berkebalikan dengannya.

            Lebih jauh, dalam bukunya, Samudra turut menyertakan satu subbab yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan hacking (pembajakan via dunia maya), ia pun mem-propaganda-kan tindakan tersebut pada para pemuda muslim, tujuannya untuk mengganggu bahkan merusak sistem keamanan negara-negara yang dicapnya kafir (Samudra, 2004: 265). Tak pelak, hal tersebut secara eksplisit menunjukkan turut terjadinya perang di dunia maya antara kelompok Islam-radikal dengan Barat selaku pengusung teknologi terkait sekaligus pencetus era globalisasi.

Facebook Connect

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger