Ribut Logo PKI; Tanda Terdistorsinya Pemahaman Masyarakat?

Ribut Logo PKI; Tanda Terdistorsinya Pemahaman Masyarakat?

(Sumber: indonesiatimes.co.id)

Wahyu Budi Nugroho

“PKI itu ganas, nggak beragama! Sukanya mbunuh! Minumnya darah!”, demikian kurang-lebih ucap ibu penulis saat penulis masih duduk di bangku sekolah dasar. Penulis masih ingat betul, sekejap gambaran PKI bagi penulis yang kala itu masih usia anak menjadi begitu kejam, brutal, dan menyisakan traumatis. Begitu pula, tercetak dalam pikiran penulis bahwa “tidak beragama” merupakan sinonim dari kejahatan, keberingasan, dan hal-hal menakutkan lainnya, intinya, yang baik adalah “beragama”. Tentu, saat itu penulis urung mampu mempertanyakan jika jangan-jangan agamalah yang justru menjadi biang kejahatan dan keberingasan manusia. Namun agaknya, gambaran PKI semasa penulis usia anaklah yang juga telah lama tertanam di alam pikir dan rasa masyarakat Indonesia; apapun itu, asalkan PKI, pasti buruk.

Saat memasuki SMA, penulis yang menjadi seorang soekarnois secara tak langsung turut berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx, adalah marhaenisme-nya Soekarno yang pertama kalinya menghantarkan penulis pada ide-ide Kiri, saat itu penulis masih duduk di bangku kelas dua, dan buku tentang (pemikiran) Marx yang pertama kali penulis baca adalah Das Kapital untuk Pemula karya David Smith dan Phil Evans (Resist Book, 2004), buku ini berbentuk komik, dan masih kerap penulis acu saat menulis paper berkenaan dengan ide-ide Kiri di bangku kuliah. Dari situ, penulis mulai berani mempertanyakan; kenapa ide-ide sosialisme ataupun komunisme dianggap kejam? Bukankah isme-isme ini justru berupaya memperjuangkan terbentuknya tata masyarakat yang berkeadilan, dengan slogannya sama rasa, sama rata? Apakah cara yang mereka gunakan salah? Bukankah menjadi wajar ketika revolusi sosial menumpahkan darah? Hanya terdapat dua revolusi di dunia ini yang tak menumpahkan darah; Pertama, Fathu Makkah ‘Pembebasan Mekkah’ oleh Nabi Muhammad, dan Kedua, revolusi kelas menengah Inggris di bawah kepemimpinan Oliver the Cromwell. Selebihnya, setiap revolusi di dunia ini menumpahkan darah; dari Revolusi Industri, Revolusi Islam Iran, bahkan Revolusi Kemerdekaan Indonesia sendiri.

Penulis pun kembali merunut sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang nyatanya tak luput dari andil tokoh-tokoh Kiri (baca: komunis). Sebut saja Alimin dan Darsono yang turut menjadi guru politik Soekarno di Surabaya, lalu Mas Marco Kartodikromo yang menjadi pelopor terbentuknya organisasi wartawan pribumi pertama di tanah air. Meski Mas Marco sekedar lulusan SD, namun tulisan-tulisannya terbukti ampuh menghasut rakyat menentang kolonial Belanda—mungkin juga karena ia lulusan SD sehingga menjadikan tulisan-tulisannya terbaca begitu frontal dan vulgar. Mas Marco pulalah yang menjadi tokoh kunci di balik pemberontakan PKI 1926 yang membuat londo begitu kewalahan, pun membuat dirinya diasingkan ke Boven Digoel-Irian kemudian, hingga wafat akibat malaria di tahun 1935. Banyak pihak terlambat menyadari kala itu betapa pemberontakan PKI 1926 merupakan momen penting pembaharuan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlawanan fisik terhadap penjajah, meski hal serupa telah dilakukan oleh Imam Bonjol, Diponegoro, ataupun Pattimura, namun “penyegaran kembali” selalu perlu dilakukan mengingat generasi terus berganti.

Apakah Marco Kartodikromo seorang atheis? Tidak. “Hidup Medan Moeslimin! Hiduplah kaum Muslim sedunia!”, tulis Mas Marco.

Barangkali, ini pula kesalahpahaman yang telah lama dan luas menjangkiti masyarakat Indonesia; komunis adalah atheis, atau dengan kata lain, jika seseorang menjadi anggota PKI, maka otomatis ia menjadi atheis. Memang, isu seputar “theistik” maupun “atheistik” masih menjadi ihwal sensitif bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya sangat alim lagi religius. Namun, tak dapat dibenarkan, sekali lagi penulis tegaskan, tak dapat dibenarkan jika komunis ujug-ujug adalah atheis. Nyatanya, kita mengenal tokoh seperti Haji Misbach yang seorang komunis—haji, lho!. Begitu pula, penerapan komunisme di negara-negara seperti Tiongkok, Kuba, Vietnam, Polandia, Yugoslavia-Tito, atau Jerman Timur pra-Keruntuhan Tembok Berlin, tak lantas memberangus agama dari kehidupan masyarakatnya. Malah, jarang diketahui bahwa begitu asertifnya komunisme di Tiongkok disebabkan oleh infrastruktur confusionisme yang melandasinya, yakni satu doktrinnya yang berbunyi “pentingnya mewujudkan kebaikan bersama”.

“Kesalahsambungan”—meminjam istilah PK—anggapan komunis sebagai atheis agaknya lahir dari upaya generalisasi penerapan komunisme Rusia yang memang cukup “galak” terhadap hal-hal berbau agamis, ini juga digambarkan secara apik lewat karya-karya penulis Rusia yang menyirat kegalauan transformasi keyakinan sedari “percaya Tuhan” menuju “tidak percaya Tuhan”. Begitu pula, tulisan-tulisan tokoh-tokoh Kiri yang umumnya bernada sinis terhadap agamalah yang agaknya kuat memunculkan anggapan bahwa komunis adalah anti-Agama, atau “komunis adalah atheis”. Padahal, seseorang yang melancarkan kritik terhadap agama tidak bisa serta-merta langsung dicap “tak beragama”, bahkan, beberapa sumber menyebutkan jika sesungguhnya Marx, nabi kaum komunis, bukanlah seorang atheis; ia hanya tak suka pergi ke gereja dan mendengar khotbah-khotbah yang melegitimasi kaum pemilik modal.

Hal di atas tak ubahnya tuduhan atheis terhadap Charles Robert Darwin oleh khalayak, sedang Darwin sendiri beristrikan seorang penganut Katolik yang taat—dan dia bukan atheis! Sudah tentu, diperlukan kedewasaan berpikir dalam memilah antara pemikiran seorang tokoh yang lahir melalui aktivitas ilmiah-akademik berbanding kehidupan pribadinya. Sebagai misal, andaikan tokoh-tokoh besar Islam seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, atau Al-Farabi hidup di era sekarang; maka mereka akan menjadi tokoh Islam paling liberal ketimbang gembong-gembong Islam liberal dunia yang masih ada—bahkan ketauhidannya perlu dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan, terdapat sekat antara kehidupan agamis dengan aktivitas dalam berfilsafat. Akan tetapi terbukti, aktivitas filsafat tak lantas menjadikan mereka atheis.

Namun, yang menjadi pokok persoalan di sini adalah: apakah mereka yang tak beragama lantas bersikap kejam lagi beringas? Dalam beberapa dasawarsa terakhir, dunia justru disuguhi berbagai kekejaman dan keberingasan yang dibiangi oleh (konflik) agama. Sebaliknya, agnotisme masyarakat Barat justru menampakkan keharmonisan konstelasi sosial yang dibangun berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan—manusia Barat lebih islami ketimbang orang Islam. Dengan demikian, hingga titik ini kita telah mencapai beberapa kesepakatan; komunis belum tentu atheis, dan jikapun seseorang menjadi atheis, itu tak lantas menjadikannya kejam lagi beringas mengingat di samping nilai-nilai ketuhanan masih terdapat nilai-nilai kemanusiaan.

Upaya guna menyamakan komunisme dengan atheisme dapat dilihat sebagai upaya guna menjelekkan citra komunisme (baca: PKI) di tanah air. Upaya semacam ini salah satunya dapat ditemukan dalam tulisan orang-orang seperti Taufik Ismail. Dalam bukunya, Katastrofi Mendunia, Ismail mencuplik perkataan—atau puisi—Lenin ihwal anehnya seorang komunis yang masih agamis atau memeluk agama. Tampaknya, Taufik Ismail menjadikan perkataan tersebut sebagai dalil, prototipe, utawa percontohan penganut komunisme seluruh dunia. Dengan kata lain, ia secara sengaja menggalakkan proyek “leninisasi”-nya sendiri, seakan komunisme adalah leninisme, dan seorang komunis itu ya seperti Lenin yang tak beragama. Tentu, anggapan ini begitu mengerdilkan penerapan komunisme di berbagai belahan dunia, baik secara kolegial, utamanya secara individual: bahwa menjadi seorang komunis sesungguhnya tak lantas menjadi sama sekali seperti Lenin. Perlu diingat dan ditegaskan kembali, hal terpenting yang dibawa komunisme adalah ide tentang penciptaan masyarakat tanpa alienasi (keterasingan), sama rasa-sama rata, serta ketiadaan penindasan antarkelas sosial; bukannya isu agamis, terlebih tentang ada-tidaknya Tuhan.

Lalu, bagaimana dengan beberapa rezim komunis yang terkesan “menggigit” institusi agama? Penulis menganggap hal tersebut sebagai euforia sesaat pasca kaum komunis berhasil menggalakkan revolusi. Ini dikarenakan, kala itu institusi agama kerap “berselingkuh” dengan kaum feodal maupun kelas borjuis dalam merepresi kelas bawah (proletar). Penulis cukup berat mengatakan hal ini, tetapi argumen para fungsionalis-struktural ada benarnya juga: “Perubahan sosial merupakan sarana untuk mencapai keseimbangan baru”. Setidaknya, kita dapat melihat praktek kehidupan beragama di Kuba dan Tiongkok yang sampai detik ini masih dikuasai partai komunis.

Ide yang dibawa komunisme baik, hendak mengentaskan ketertindasan kaum kelas bawah, tapi mengapa ia—komunisme—dicap buruk?

Ini sangat politis; sangat politis. Tentu kita masih ingat, konstelasi dunia pasca-Perang Dunia II yang terbagi dalam Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat diistilahkan Soekarno dengan “Oldefo” (old emerging forces), negara-negara atau kekuatan lama yang telah lama merdeka, negara-negara Barat yang sistem ekonominya bercorak kapitalis, sementara, Soekarno mengistilahkan Blok Timur sebagai “Nefo” (new emerging forces), yakni negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka, yang antikolonialis, dan umumnya bercorak sosialis. Baik kedua poros kekuatan dunia tersebut saling tarik-ulur memperebutkan hagemoni dunia, masing-masing blok melancarkan kritik dan propaganda untuk menjelekkan satu sama lain. Blok Timur, atau setidaknya negara-negara sosialis, memperoleh momen ketika Amerika Serikat dan Eropa Barat didera Great Depression tahun 1930-an; peristiwa tersebut didaulat sebagai bukti kegagalan sistem kapitalisme. Selanjutnya, Blok Barat memperoleh momen ketika Revolusi Hijau tercetus—keberhasilan rekayasa genetika tanaman pangan oleh Borlaugh, istilah Revolusi Hijau sengaja digunakan untuk melawan “Revolusi Merah”; revolusi pangan yang diyakini bakal menggugurkan diktum tersohor Malthus. Di bidang teknologi, Blok Timur berhasil menampar Blok Barat lewat keberhasilannya mengirim astronot pertama ke luar angkasa, Yuris Gagarin. Beberapa tahun berselang, Blok Barat pun membalasnya dengan mendaratkan Neil Amstrong ke bulan; demikian seterusnya kedua blok ini saling “mempromosikan” kelebihan masing-masing dan mencecar kekurangan  satu sama lain.

Alasan kedua disebabkan oleh kesalahan Soviet sendiri dalam penerapan marxisme yang serampangan. Padahal, Marx telah mewanti-wanti jika negara berformat “diktator-proletariat” hanyalah bersifat sementara dalam transisi menuju masyarakat sama rasa-sama rata, namun rezim komunis Soviet sedari Lenin-Stalin-Kruschev tampak berupaya melanggengkannya. Begitu pula, lambat-laun dimensi humanisme pemikiran-pemikiran Marx tergerus dalam rezim ini; komunisme yang sedianya hendak mengentaskan ketertindasan, malah menjadi alat penindasan baru. Aneh, kan?!. Di sini kita dapat mengatakan jika yang salah bukan komunisme-nya, tapi orang-orang yang menerapkannya. Itulah mengapa kemudian muncul Frankfurt Schule yang berupaya merevisi penerapan marxisme-Soviet, juga pemikiran dari manusia-manusia seperti Adam Schaff, George Lukacs, Vejko Korac, dan Ernst Bloch.

Fenomena PKI di Indonesia tak jauh berbeda dengan poin pertama; nyatanya tarik-ulur kepentingan antara Blok Barat dan Timur juga terhelat di tanah air, bahkan Indonesia menjadi medan pertempuran yang sangat krusial bagi keduanya. Kita telah jemu dengan cerita seputar G30S-PKI yang berimplikasi besar pada tercorengnya nama PKI kemudian. Baik G30S-PKI (Gerakan 30 September-PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), maupun Gestok (Gerakan Satu Oktober); masing-masing memiliki versi ceritanya sendiri. Namun, satu analisis Peter Dale Scott dalam Peran CIA dalam Penggulingan Soekarno (2007) yang masih penulis ingat adalah; bagaimana mungkin PKI sebagai organisasi besar dengan struktur yang sangat terkoordinir dari pusat hingga daerah bisa begitu “amburadulnya” dalam merencanakan coup ‘kudeta’—jika mereka memang berniat melakukan kudeta di tahun 1965. Begitu pun, Aidit yang langsung “ditembak di tempat” juga dirasa janggal, seolah tak diberi kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Ini mirip seperti kasus tertangkapnya gembong DI/TII, S.M Kartosoewirjo di era Soekarno.   

What is to be done, now?

Pertama, hilangkan jauh-jauh anggapan bahwa komunisme berbahaya bagi agama. Hal ini mengingat, penerapan sebuah ide selalu membuka peluang bagi modifikasi atau penyesuaiannya dengan kondisi nilai, norma, serta budaya setiap masyarakat. Kedua, bagi penulis pribadi, perkara yang kiranya kini “lebih pantas untuk diributkan” pasca-Gestok adalah tersensornya serangkai sejarah penting yang dimiliki bangsa Indonesia. Akibat Gestok, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang tak memiliki pelajaran sastra—bukan pelajaran bahasa Indonesia, lho!. Ini dikarenakan lahirnya karya-karya sastra berkelas dunia dari para penulis Lekra seperti Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, dan Agam Wispi. Begitu pula, para pelukis Lekra yang karya-karyanya telah diakui dunia seperti Hendra Gunawan, S. Soedjojono, dan Abdul Salam; kecuali Affandi; urung memperoleh penghargaan semestinya—penganugerahan Bintang Jasa pada Hendra Gunawan baru diberikan Presiden Joko Widodo pada Kamis (13/8) lalu. Manusia-manusia seperti H. Misbach, Marco Kartodikromo, dan Tan Malaka yang berjasa besar bagi perjuangan kemerdekaan juga masih luput dan belum memperoleh tempat semestinya dalam catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Di usianya yang telah mencapai kepala tujuh, bangsa ini memiliki PR besar untuk merekonstruksi sejarahnya dan mulai menempatkan segala sesuatu pada porsinya masing-masing; tanpa dilebih-lebihkan, juga dikurangi. Bukankah menjadi aneh ketika suatu bangsa tak mengenal kegemilangan bangsanya sendiri? Keadilan milik semua orang.

Diskusi alias Tanya-jawab:

Kapan PKI berdiri?

Embrio PKI dapat dilacak lewat berdirinya ISDV (Indische Sociaal Democratiscshe Vereeniging) di tahun 1914. Kemudian di tahun 1920 ia berubah nama menjadi PKH (Perserikatan Komunis di Hindia), dan barulah pada tahun 1924 berubah nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia) seperti yang kita kenal sampai sekarang ini.

Komunisme sudah runtuh di tahun 1990-1 lewat kebijakan glasnost dan perestorika-nya Gorbachev, apa masih relevan menerapkan komunisme?

Komunisme itu kan’ berakar dari pemikiran-pemikirannya Marx (marxisme), masih banyak varian lain pemikiran Marx yang bisa, dan relevan diterapkan untuk saat sekarang, lagian, komunisme-Soviet itu sudah diakui sebagai penyimpangan atas pemikiran-pemikiran Marx (baca: anak haram marxisme). Ambilah misal Venezuela di bawah Hugo Chavez, utawa Bolivia di bawah Evo Morales; mereka mendirikan rezim berhalauan Kiri dan mampu menyejahterakan rakyatnya. Rezim mereka itu kalau di ranah akademik dijuluk sebagai: “ultrasosialis-radikal-realis”; panjang, ya?

Tapi, saya masih juga suka ambil contoh Kuba di bawah Fidel Castro. Kalau Anda sudah nonton film dokumenternya Michael Moore, Sicko (2007), di situ tampak jelas kalau sistem kesehatan dan jaminan sosial Amerika Serikat kalah jauh dibanding Kuba. Sekolah dokter di sana gratis, dan di setiap kampung ada dokter yang ditempatkan pemerintah, harga obat-obatan juga sangat murah, banyak juga yang gratis; bahkan warga AS yang diajak Moore melawat ke Kuba sampai menangis karena merasa lebih dimanusiakan di Kuba ketimbang di negaranya sendiri. Ternyata, selama ini gambaran negara-negara sosialis yang “jahat” lagi “busuk” di mata mereka sama sekali tak terbukti; kenyataan justru sebaliknya: negara tempat asal merekalah yang jahat lagi busuk—he he.

Yang jelas, kalau boleh ngutip Derrida dalam The Specter of Marx (boleh, dong), yang namanya ideologi itu nggak akan pernah bisa mati; kalaupun ia sedang tak kelihatan, sebetulnya ia cuma sedang tertidur dan melatenkan diri, pun sewaktu-waktu bisa muncul dan menguat kembali ke permukaan—jadi pengen tidur siang. Fasisme misalnya, yang dinilai banyak orang sudah mati pasca-Perang Dunia II, nyatanya kini banyak muncul lagi dalam bentuk neo-Fascism, Nazi-Punk, de el el.

Bagaimana dengan anggota-anggota PKI di daerah yang ikut bikin kisruh saat Gestok?

Mereka terprovokasi saja, termakan isu revolusi. Tapi toh, tak pernah ada anjuran atau arahan dari pusat untuk melakukan coup saat itu juga, hari itu juga, dan di tanggal itu juga.

Penulis berjanji menyertakan paparan tentang mungkinnya perpaduan antara ide-ide marxisme dengan agamis, kenapa paparan itu tak ada dalam tulisan ini?

Saya capek melanjutkan tulisan ini, mungkin kalau dilanjutkan, tulisan ini cocoknya jadi jurnal; tinggal direparasi di sana-sini, dikasih bodynote dan daftar pustaka. Saya mau lanjut baca Metamorfosis-nya Kafka dulu, udah sejak bulan lalu nggak rampung-rampung!

Tapi yang jelas—aduh kepancing—tokoh seperti H. Agus Salim pun pernah berkata, “Saya Islam, jadi ya, saya sosialis!”. Manusia seperti Soekarno pun tak sungkan menggabungkan pemikiran antara Islam, nasionalisme, dengan marxisme. Kalau mau lebih dahsyat lagi, baca pemikiran Islam-sosialis Ali Syariati, dia menemukan kemiripan antara Islam dengan marxisme, seperti; perintah jihad sebagai bentuk perjuangan kelas, larangan mengambil riba sebagai doktrin anti-Kapitalis, dan konsep-konsep seperti infaq, sedekah sebagai redistribusi kekayaan bagi mereka yang tak berpunya. Begitu juga, Anda boleh membaca pemikiran Islam-kiri Asghar Ali Engineer atau Fazlur Rahman yang tak kalah menarik. Oh iya, bahkan di Amerika Latin Uskup Gustavo Gutierrez menelurkan “teologi pembebasan”; buah perpaduan unik antara marxisme dengan doktrin gereja. Asyik, kan’?

Apakah penulis seorang komunis?

Dulu “marxis” mungkin iya; marxis lho, bukan komunis. Tapi saya sudah lama meninggalkan marxisme sejak di pertengahan bangku kuliah S1 sekitar tahun 2007-2008.

Kenapa penulis meninggalkan marxisme?

Ada deh, mau tahu aje, Lu!

* Beralih ke eksistensialisme yang sangat borjuis dan individualis.

Kalau begitu, mengapa penulis menuliskan tulisan ini? (*Pertanyaan apa sih*&^%$#@?!)

Saya menulis jika ingin menulis. Udah dulu, ya. Daaaaa…

*****