01.00
Wbn
URGENSI PUBLIC SPHERE ‘RUANG PUBLIK’
BAGI MASYARAKAT MODERN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
MENINJAU PERANAN RUANG PUBLIK SEBAGAI SOLUSI MENGATASI DEPRESI SOSIAL
Oleh:
Wahyu Budi Nugroho
Pendahuluan
Kehidupan perkotaan kerap diidentikan dengan kehidupan “masyarakat modern”. Namun, kiranya anggapan demikian telah usang mengingat fenomena globalisasi yang kian menyeragamkan kota dan desa sebagaimana diungkap Arjun Appadurai.[1] Di sisi lain, tak dapat dipungkiri memang, hingga kini arti ataupun definisi mengenai istilah “modern” sendiri dalam ranah keilmuan sosial kian samar mengingat begitu kerapnya istilah tersebut digunakan. Namun demikian, dari berbagai definisi yang ada mengenai istilah tersebut, salah satunya hadir melalui salah seorang pemikir kenamaan Jerman yang didaulat sebagai genius universal, Max Weber di mana menurutnya istilah modern menyiratkan bentuk-bentuk “rasionalitas formal” yang mengorbankan berbagai bentuk “rasionalitas lainnya”. Dalam hal ini, perlu dijabarkan lebih lanjut kiranya bahwa rasionalitas formal mengindikasikan pengutamaan “efisiensi” dan “efektifitas” sebagai upaya atau media tersingkat (baca: instan) dalam memenuhi tujuan atau kepentingan. Di satu sisi, definisi lain mengenai istilah “modern” hadir pula melalui George Simmel yang menurutnya monetisasi menjadi unsur penting di dalamnya.[2]
Menurut Weber, masyarakat modern yang merupakan masyarakat kapitalis pada kesehariannya menjadikan rasionalitas formal sebagai “payung” kehidupan mereka. Hal tersebut setidaknya tampak melalui berbagai institusi modern semisal birokrasi, fasilitas pendidikan, bahkan kesehatan dan lain sebagainya yang akrab dalam kehidupan mereka. Tak hanya itu saja, masyarakat ekonomi yang menjadi bagian dari masyarakat umum selain sipil dan kelompok politik yang umumnya dicerminkan melalui label “privat”, “swasta” atau “kelompok bisnis” dan memiliki berbagai usaha atau perusahaan bahkan korporasi tak lepas dari “payung” rasionalitas di atas.[3]
Namun demikian, baik Weber maupun para pemikir yang hadir setelahnya, terutama mereka yang tergabung dalam teoretisi Mahzab Frankfurt layaknya Herbert Marcuse, Theodore Adorno, Max Horkhaimer, Erich Fromm dan Jurgen Habermas melihat sisi kelam rasionalitas formal yang justru melahirkan bentuk-bentuk penindasan baru bagi masyarakat modern.[4] Terkait dengan salah seorang pemikir di atas yakni Habermas, sejalan dengan kritik yang dilontarkan rekan-rekannya dalam Frankfurt Schule atas kehidupan masyarakat modern hanya saja dengan solusi yang berbeda yakni dengan mewacanakan konsep public sphere ‘ruang publik’,[5] agaknya hal inilah yang membuat pengkajian atasnya begitu menarik mengingat masih jarangnya ditemui pembahasan mengenai ruang publik dalam ranah studi ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi, komunikasi dan sosiatri.
Dengan kata lain, apa berbagai bentuk penindasan yang muncul bersamaan dalam kehidupan masyarakat modern? Bagaimana public sphere ‘ruang publik’ hadir guna mengatasi permasalahan tersebut? Kiranya berbagai pertanyaan inilah yang membuat penulis tertarik lebih dalam mengkaji dan menjabarkan lebih lanjut dalam penulisan paper berikut.
Sekilas Public Sphere
Kajian mengenai public sphere ‘ruang publik’ mencuat pada paruh kedua abad ke-20 ketika pemikir kenamaan Jerman yang tergabung dalam teoretisi Mahzab Frankfurt generasi kedua, Jurgen Habermas mempublikasikan karyanya, The Structural Transformation of the Public Sphere. Secara singkat, Habermas mendefiniskan ruang publik sebagai berikut,[6]
“...public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations ...” (Jurgen Habermas, dikutip dalam terjemahan bahasa Inggris oleh Thomas burger 1989:27)
Lebih jelasnya, definisi mengenai ruang publik di atas menunjuk pada suatu ruang di mana masing-masing individu dapat merasakan kesetaraan, memiliki otoritas atas diri sendiri sehingga berbagai debat yang bahkan bermuatan subversif atas pemerintah dimungkinkan. Lebih jauh, pada bab-bab berikut The Structural Transformation of the Public Sphere Habermas menjelaskan bahwa ruang publik memiliki beberapa karakter yang antara lain bebas dari penindasan, tekanan berikut distorsi. Di satu sisi, Habermas menegaskan pula fungsi ruang publik sebagai sarana guna mengeluarkan (baca: membudalkan) ampas-ampas, berbagai “kotoran” dan tekanan atau stres (baca: uneg-uneg) dari dalam pikiran.
Namun demikian, terlepas dari berbagai pengertian mengenai ruang publik di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana bentuk ruang publik tersebut secara konkret? Dalam hal ini, harus diakui memang bahwa ilmplementasi dari ruang publik belumlah terumuskan secara konkret di antara berbagai ilmuwan sosial, hanya saja, perhatian lebih agaknya perlu kita arahkan pada sejarah terbentuknya ruang publik sebagaimana diungkapkan Habermas dan Reimer guna memberi sedikit deskripsi atas eksistensinya.
Menurut Habermas dan Reimer orisinalitas ruang publik telah jauh-jauh hari ditemui bentuknya dalam tatanan masyarakat primitif prasejarah. Faktual, dalam rentang waktu senjang setelah periode-periode berburu dan meramu masyarakat primitif menggelar upacara adat sebagai simbol penghargaan pada dewa dan arwah leluhur yang telah memberkati perburuan. Di satu sisi, upacara adat tersebut berfungsi pula sebagai sarana melepas lelah, kepenatan dan berbagai tekanan setelah masa berburu usai di mana setiap anggota masyarakat bebas mengambil dan menikmati daging atau makanan yang terkumpul.[7] Bagi Habermas dan Reimer, hal tersebutlah yang menjadi cikal-bakal dari eksistensi ruang publik sebagaimana kita kenal saat ini. Habermas menambahkan, mengingat tekanan, kepenatan dan kejenuhan yang diderita masyarakat modern lebih akut ketimbang masyarakat primitif-tradisional maka urgen kiranya “memboyong” konsep ruang publik tersebut pada masyarakat modern.
Terkait sejarah cikal-bakal kemunculan ruang publik di atas, Habermas melihat bahwa bentuk-bentuk ruang publik primitif dalam era kontemporer begitu tampak dalam era-era Perang Dunia dan Depresi Ekonomi abad 19 di mana pemerintah dengan cuma-cuma menyediakan sup dan berbagai jatah makanan lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, apa yang disayangkan Habermas ialah bentuk-bentuk praktek demikian yang hanya berlangsung pada periode-periode tertentu saja dan tak berlangsung seterusnya setelah perang atau depresi ekonomi usai. Apa yang menjadi sorotan Habermas adalah kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar pada masa-masa kritis sedang tidak demikian halnya pada masa “aman”-prihal yang begitu aneh bagi Habermas.
Menurut Habermas, bentuk ruang publik yang sempurna hadir melalui praktek manusia primitif, sedangkan ruang publik yang dibangun pada masa-masa kritis di atas sekedar “mendekati saja”. Hal tersebut mengingat ketiadaan tekanan psikis maupun jasmani yang dialami masyarakat primitif, berbeda halnya dengan periode perang atau depresi ekonomi di mana masyarakat sekedar terpenuhi kebutuhan jasmani semata melalui pemberian jatah makan melainkan tidak secara psikis.
Pada perkembangannya, di mana masyarakat borjuis berkembang demikian pesatnya dan segala sesuatu telah termonetisasi, Habermas memberi penekanan yang lebih lunak atas ruang publik kemudian. Menurutnya, jika ruang publik yang tercipta “tidak” atau “belum” memiliki kapasitas guna memenuhi kebutuhan jasmani dan psikis publik luas, maka Habermas mempertimbangkan ruang publik yang sekedar “cukup” menjadi sarana pelepas ketegangan, tekanan dan distorsi psikis. Hal tersebut bagi Habermas, menjadi sesuatu yang “masuk akal” untuk diperjuangkan saat ini, meskipun memang ia tetap berkeyakinan tak menutup kemungkinan terwujudnya suatu ruang publik yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan jasmani maupun psikis masyarakat luas di kemudian hari. Sebelum lebih jauh melangkah pada urgensi ruang publik sebagai alternatif mengatasi depresi sosial, kiranya penelisikan atas transisi masyarakat pramodern menuju modern perlu dilakukan guna membentuk pemahaman yang sistematis dan komprehensif atas urgensi ruang publik.
Pertumbuhan Sejarah: Dari Tradisional Menuju Modern
Tak ada yang tahu pasti kapan peralihan antara masyarakat tradisional menuju masyarakat modern berlangsung. Dalam hal ini, kita tak menutup mata berlangsungnya “dialektika sejarah” yang berbeda-beda antara belahan bumi yang satu dengan yang lain. Di Barat-Eropa dan Amerika Utara-dengan banyaknya kajian berikut berbagai literatur yang merekam perjalanan sejarah atas masa-masa peralihan di atas menyebabkan periode yang dalam bahasa Marx disebut sebagai pertumbuhan sejarah tersebut terpetakan secara tegas dan pasti, meskipun memang masih pula ditemui berbagai perspektif yang berlainan atasnya. Secara garis besar, titik tolak peralihan masyarakat tradisional pada masyarakat modern terjadi seiringan dengan perubahan mode of production ‘bentuk-bentuk produksi’ dari “subsisten” ke “kapitalis” di mana “produksi untuk kegunaan” bergeser pada “produksi untuk pertukaran atau jual-beli”.[8]
Namun demikian, berbeda halnya dengan Barat yang secara jelas “mendokumentasikan” masa-masa peralihan di atas dan di satu sisi benar-benar menyiratkan perkembangan masyarakat yang sejalan dengan “sabda” teori evolusi sosial, pergeseran antara masyarakat tradisional pada masyarakat modern di Indonesia tak diketahui secara pasti dan cenderung terjadi secara simultan. Hal tersebut setidaknya terjadi akibat kolonialisme dan imperialisme yang “men-cangkok-kan” sistem ekonomi kapitalis yang mana sebelumnya masyarakat Indonesia telah mapan dengan sistem subsisten. Faktual, pencangkokan tersebut “tak tuntas” di kemudian hari sehingga menyisihkan sistem ekonomi kapitalis dan susbsisten yang berjalan beriringan dan menyebabkan munculnya “dualisme ekonomi” sebagaimana diungkap H. J. Boeke.[9]
Lebih jauh, lantas bagaimana kita memetakan jejaring sistem ekonomi yang “meng-integrasi-kan” bangsa Indonesia saat ini, sebuah pertanyaan yang tak mudah dijawab memang. Namun demikian, dengan melihat konstelasi sosial-ekonomi bangsa Indonesia dalam ranah yang lebih luas, maka ditemui bahwa sistem perekonomian modern atau kapitalis (produksi untuk pertukaran atau jual-beli) kiranya begitu dominan dan tengah berlangsung dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun memang, dengan tak menutup mata masih dijumpai pula kehidupan subsisten pada berbagai masyarakat primitif di Indonesia.[10]
Latensi “Ketertindasan”
Masyarakat Modern Perkotaan & Pedesaan
Kita telah memetakan jejaring sistem ekonomi Indonesia yang faktual dominan berpijak pada sistem perekonomian modern. Secara jelas, konsep perekonomian tersebut begitu tampak dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan pedesaan yang telah terintegrasi sepenuhnya dengan sistem uang. Namun demikian, seperti apa yang telah disinggung Weber dan para Frankfurters sebelumnya bahwa kehidupan masyarakat modern tak sepenuhnya membawa kenyamanan dan ketentraman melainkan kental dengan penindasan berikut eksploitasi psikis serta batin akibat rasionalitas formal yang memayungi kehidupan mereka. Lebih jauh, bentuk-bentuk penindasan bertipe “rasionalitas” di atas setidaknya terejawantahkan melalui birokrasi maupun “birokratisasi” hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat perkotaan dan pedesaan yang menjadikan efisiensi dan efektifitas sebagai “sabda agung” kehidupan. Tak hanya itu saja, tetapi juga berbagai bentuk korporasi asing maupun dalam negeri yang turut andil menciptakan ketertindasan psikis dan batin masyarakat modern. Terkait berbagai hal di atas, akan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai uraian berikut.
Birokrasi dan Birokratisasi Kehidupan
Era renaissance ‘pencerahan’ Eropa abad 15-18 digawangi salah seorang filsuf bernama Rene Descartes yang mendiktumkan cogito ergo sum ‘saya berpikir maka saya ada’. Sejak saat itulah rasio, akal atau budi manusia menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat Barat yang kemudian terangkum secara ringkas dan apik melalui perkataan Nietzsche dalam Thus Spoke of Zarathustra, “Allah telah mati!”.[11]
Pendewaan masyarakat Barat atas rasio berkembang sedemikian rupa hingga melahirkan konsep birokrasi sebagaimana kita kenal saat ini. Dengan kata lain, birokrasi merupakan produk dari akal budi manusia dalam upayanya mencapai tujuan dengan cara se-efisien dan se-efektif mungkin. Oleh karenanya, tak heran birokrasi disusun berdasar kaidah-kaidah tertentu yang antara lain peraturan terlegitimasi, spesialisasi, hierarki dan impersonalitas-secara garis besar. Disadari atau tidak, berbagai elemen penyusun birokrasi tersebut memiliki potensi besar-bahkan memang-menimbulkan penindasan psikis dan batin baik secara internal maupun eksternal. Apa yang dimaksudkan adalah, berbagai dampak negatif dari birokrasi di atas dapat terjadi baik bagi mereka yang berada dan terintegrasi dalam sistem tersebut maupun bagi mereka yang berada di luar dan dikenainya (sistem).[12]
Dalam tataran internal, peraturan yang terlegitimasi bakal menghasilkan apa yang disebut dengan “perutinan berlebih” di mana kesalahan anggota atau bagian dari birokrasi (baca: roda penggerak) baik dalam bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan tidaklah ditolerir. Sebagai misal, pencatatan atau pesan tertulis (teks) menempati kedudukan yang penting dalam birokrasi dan apabila “sekali saja” salah satu bagian darinya (birokrasi) luput dari tugas tersebut maka dengan segera berbuah sanksi, tanpa memperhitungkan nihilnya kesalahan sebelumnya.
Tak hanya hal di atas, tetapi juga konsep spesialisasi yang menimbulkan alienasi ‘keterasingan’ manusia atas potensi dirinya. Hal tersebut dapat dimisalkan dengan seseorang yang menempati bagian tertentu dalam birokasi maka dapatlah dipastikan kemampuannya tak berkembang secara optimal melainkan sekedar pada bidang yang digelutinya. Di sisi lain, konsep hierarki yang dikembangkan dalam birokrasi turut andil menimbulkan distorsi mengingat faktor “usia” yang tak dipertimbangkan dalam jenjang penghormatan melainkan lebih kepada status, peran dan prestasi seseorang. Di samping berbagai elemen penyusun birokrasi yang menimbulkan ketegangan psikis dan batin di atas, agaknya konsep “impersonal” yang diterapkan dalam kinerja birokrasi kian melengkapi penderitaan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Konsep impersonal mengisyaratkan karakter hubungan yang terjalin antara satu pihak dengan yang lain dalam birokrasi bersifat formal, sekunder dan not face to face. Diakui atau tidak, bentuk-bentuk interaksi yang demikian “mewajibkan” pengesampingan aspek emosional dan perasaan sehingga pihak dengan jenjang otoritas lebih tinggi cenderung dapat berlaku “leluasa” pada bawahannya tanpa mempertimbangkan kondisi psikis dan batin.
Dalam ranah eksternal, yakni terkait pihak yang dikenai atau menjadi objek dari sistem birokrasi layaknya masyarakat sipil faktual mengalami pula beberapa penindasan di atas. Perutinan berlebih, distorsi penghormatan dan impersonalitas menjadi makanan sehari-hari masyarakat yang bersentuhan dengan birokrasi. Dalam hal ini, serangkain hal tersebut terjadi akibat ketiadaan pilihan aparat birokrasi yang juga dikondisikan oleh legitimasi aturan atau pun atasan.
Namun demikian, pada kenyataannya “buaian” efisiensi dan efektifitas birokrasi di atas merambah pada kehidupan sehari-hari masyarakat modern perkotaan, bahkan menguasainya. Apabila kita mencermati lebih jauh, maka ditemui bahwa kerangka rasionalitas formal hampir menguasai seluruh sendi kehidupan masyarakat perkotaan. Hal tersebut setidaknya dapat ditilik melalui praktek-praktek yang diterapkan berbagai institusi pendidikan, pelayanan kesehatan dan berbagai instrumen pelayanan publik lainnya. Kesemua hal di ataslah yang oleh Weber diistilahkan dengan iron cage ‘kerangkai besi’ yang diakui atau tidak aktif-intensif melakukan penindasan pada masyarakat modern perkotaan dan pedesaan.
Sampah Visual
Penindasan laten yang terjadi pada masyarakat modern perkotaan dan pedesaan faktual tak hanya terjadi dalam bentuk birokratisasi kehidupan seperti apa yang secara singkat telah diuraiakan di atas melainkan pula akibat ulah berbagai korporasi atau perusahaan-perusahaan besar kapitalis dalam upayanya menjual produk berikut menumbuhkan jiwa konsumeris masyarakat. Dalam hal ini, kita menemui istilah “sampah visual” yang kerap digunakan para ilmuwan sosial halauan “mahzab kritis”. Sampah visual menunjuk pada kebiasaan akut kapitalis berupa sergapan berbagai iklan dan promosi pada masyarakat luas.[13]
Dalam hal ini, sampah visual menunjuk pada berbagai barang yang ditawarkan para kapitalis yang notabene sama sekali tak berguna atau tak dibutuhkan secara personal, hal ini tak pelak berpotensi besar menimbulkan alienasi manusia dengan lingkungannya, diakui atau tidak, alienasi tersebut muncul melalui berbagai alasan, entah terkair erat dengan aspek finansial yakni ketidakmampuan seseorang membeli barang-barang yang dipromosikan tersebut ataukah dikarenakan ketiadaan nilai guna barang bagi subyek bersangkutan.[14]
Sampah visual, terutama dalam bentuk baliho, spanduk atau pun banner yang terdapat di pinggiran jalan kiranya memiliki konsekuensi tak jauh berbeda dengan berbagai media promosi lain layaknya televisi, radio maupun media cetak. Layaknya ungkap Granovetter bahwa kapitalis kerap melakukan manipulasi struktur sosial, sebagai misal, iklan shampo antiketombe yang hadir melalui media elektronik maupun cetak berpotensi besar menyebabkan dikucilkannya orang yang berketombe di masyarakat, dan berbagai contoh lainnya. Di satu sisi, analisis Baudrillard terkait berbagai iklan dan promosi yang didaulat sebagai sampah visual menemui relevansinya dengan konsep “hiper-Realitas” yang ditawarkannya yakni berbagai media promosi yang sering kali membuat ilustrasi sebuah produk di luar ambang batas rasional manusia sehingga kehadirannya tak lebih dari sebuah lelucon yang pada dasarnya tak perlu diperhatikan, sebagai misal iklan permen yang dapat membekukan manusia dan lain sebagainya.[15]
Kesimpulan & Penutup
Serangkaian uraian di atas terkait birokratisasi kehidupan berikut sampah visual perkotaan dan pedesaan faktual menunjukkan pada kita potensi besar-bahkan memang-membuahkan “ketertindasan” bagi kehidupan masyarakat modern. Berbagai hal tersebutlah yang kiranya mendudukan urgensi kehadiran ruang publik pada masyarakat modern perkotaan maupun pedesaan-suatu ruang yang bebas dari penindasan, tekanan dan berbagai distorsi. Kehadiran ruang publik, diakui atau tidak mampu menjadi “jaring pengaman sosial” masyarakat dari bentuk-bentuk kehidupan postmodern yang kental dengan nihilisme, skeptisisme dan irasionalisme sebagaimana ditegaskan para ilmuwan sosial kontemporer.
∞
Referensi
§ Habermas, Jurgen. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere. Britain: Polity Press.
§ Ritzer, George. 2006. The Globalization of Nothing. Yogyakarta: Andi Offset.
§ Ritzer, George-J. Goodman, Douglas. 2006. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana.
§ Etzioni, Amitai. 1985. Organisasi-Organisasi Modern. Jakarta: UI Press.
§ Thompson, John B. 2006. Kritik Ideologi Global. Yogyakarta: Ircisod.
§ Wrong, Dennis (Ed.). 2003. Max Weber: Sebuah Khazanah. Yogyakarta: Ikon.
§ Agger, Ben. 2006. Teori Sosial Kritis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
§ Clegg, Stewart R. 1996. Fenomena Posmodernisme dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta: Tiara Wacana.
§ Reimer, Everett. 1987. Sekitar Eksistensi Sekolah. Yogyakarta: Hanindita.
§ Sztompka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.
§ Koentjaraningrat. 1971. Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. Jakarta: Bhratara.
§ Baswir, Revrisond. 2002. Pembangunan Tanpa Perasaan. Jakarta: Elsam.
§ Hardiman, F. Budi. 2004. Filsafat Modern. Jakarta: Gramedia.
[1] George Ritzer, The Globalization of Nothing, Andi Offset, Yogyakarta , 2006, h. 97.
[2] Dennis Wrong (Ed.), Max Weber: Sebuah Khazanah, Ikon, Yogyakarta, 2003 & George Ritzer-Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Kencana, Jakarta, 2006, h. 550-551.
[3] Stewart R. Clegg, Fenomena Posmodernisme dalam Dunia Bisnis, Tiara Wacana, Yogyakarta , 1996.
[4] Selengkapnya baca Ben Agger, Teori Sosial Kritis, Kreasi Wacana, Yogyakarta , 2006.
[5] Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Polity Press , Britain
[6] Ibid., h. 27.
[7] John B. Thompson, Kritik Ideologi Global, Ircisod, Yogyakarta, 2006, h. 183 & Everett Reimer, Sekitar Eksistensi Sekolah, Hanindita, Yogyakarta, 1987.
[8] George Ritzer-Douglas J. Goodman, loc. cit.
[9] Koentjaraningrat, Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia, Bhratara, Jakarta
[10] Selengkapnya baca Revrisond Baswir, Pembangunan Tanpa Perasaan, Elsam, Jakarta
[11] F. Budi Hardiman, Filsafat Modern, Gramedia, Jakarta
[12] Berbagai karakter birokrasi dan dampak yang ditimbulkannya kemudian dapat dilihat dalam Dennis Wrong (Ed.), op. cit., h. 219-225 & Stewart R. Clegg,op. cit., h. 39-55 & Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern, UI Press, Jakarta, 1985, h. 72-82 & Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Prenada, Jakarta, 2007, h. 81-99.
[13] Ben Agger, op. cit., h. 351.
[14] Terkait ekonomi uang sebagai penyebab alienasi manusia baca George Ritzer-Douglas J. Goodman, loc. cit.
[15] Ibid., h. 642.
0 komentar:
Posting Komentar